Kinerja Disparekraf DKI Disorot, Sekjen Bamus Betawi Tahyudin Aditya Dorong Penguatan Pariwisata Berbasis Budaya
JAKARTA — Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai lembaga tersebut belum menunjukkan terobosan yang cukup kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta, terutama dalam mengoptimalkan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik wisata.
Sorotan tersebut bahkan berkembang menjadi desakan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan evaluasi terhadap jajaran Disparekraf, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata.
Secara kelembagaan, Andhika Permata saat ini masih tercatat sebagai Kepala Disparekraf DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI juga masih menjalankan berbagai program pariwisata dan ekonomi kreatif di bawah koordinasi dinas tersebut.
Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Jenderal Bamus Betawi Tahyudin Aditya mengatakan, evaluasi terhadap kinerja Disparekraf merupakan hal yang wajar dilakukan apabila masyarakat menilai kebijakan dan program pariwisata belum memberikan dampak yang optimal.
”Semakin menurunnya kinerja Dinas Parekraf menjadi perhatian semua pihak. Karena itu, perlu ada evaluasi secara menyeluruh, terutama bagaimana program pariwisata benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta,” ujar Tahyudin.
Menurutnya, persoalan pariwisata Jakarta tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah event atau kegiatan promosi. Lebih dari itu, diperlukan sebuah desain kebijakan yang mampu mengintegrasikan pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, sejarah kota, serta karakter masyarakat Jakarta.
Karena itu, Tahyudin mengusulkan agar struktur kelembagaan yang menangani kebudayaan dan pariwisata kembali dipertimbangkan untuk disatukan.
”Kalau ingin Dinas Parekraf bisa seirama dan sejalan dengan kebudayaan, sebaiknya dikembalikan saja seperti sebelumnya menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dua sektor ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya,” katanya.
Ia menilai, integrasi tersebut dapat membuat arah kebijakan lebih mudah disusun secara terpadu, sehingga kebudayaan tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap kegiatan pariwisata, melainkan menjadi bagian dari strategi utama dalam membangun destinasi Jakarta.
”Tujuannya agar program kerja lebih terlihat dan manfaatnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Jakarta,” lanjutnya.
Potensi Betawi Dinilai Belum Optimal
Tahyudin yang juga Sekjen Forkabi serta Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) menilai salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pengembangan pariwisata Jakarta adalah bagaimana mengangkat identitas dan kekayaan budaya Betawi sebagai kekuatan ekonomi dan pariwisata.
Menurut dia, Jakarta memiliki modal budaya yang kuat berupa tradisi, kesenian, kuliner, arsitektur, sejarah, komunitas, hingga berbagai kawasan yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan masyarakat Betawi.
Potensi tersebut, kata dia, semestinya dapat dikemas menjadi produk wisata yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.
”Unsur Betawi dalam pariwisata Jakarta mempunyai potensi yang sangat besar. Namun sejauh ini kami melihat potensinya belum dimaksimalkan secara optimal oleh Dinas Parekraf,” ujar Tahyudin.
Ia menilai pelibatan masyarakat dan komunitas Betawi seharusnya tidak sebatas pada seremoni atau kegiatan kebudayaan tertentu. Unsur masyarakat Betawi perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pengembangan produk wisata, promosi, hingga evaluasi program.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi seniman, budayawan, pelaku UMKM, komunitas, pelaku kuliner, pengelola destinasi, serta generasi muda Betawi.
Pariwisata dan Kebudayaan Perlu Berjalan Beriringan
Tahyudin menilai pemisahan pendekatan antara kebudayaan dan pariwisata berpotensi membuat kekuatan identitas lokal tidak sepenuhnya masuk ke dalam strategi promosi destinasi.
Padahal, menurut dia, wisatawan tidak hanya mencari tempat untuk dikunjungi, tetapi juga pengalaman, cerita, identitas, dan karakter yang membedakan suatu kota dengan kota lainnya.
”Jakarta jangan hanya menjual gedung tinggi, pusat perbelanjaan atau event. Jakarta juga harus menjual sejarah dan kebudayaannya. Di situlah kekuatan Betawi seharusnya menjadi bagian penting dari strategi pariwisata,” tegasnya.
Kritik tersebut muncul di tengah agenda Pemprov DKI yang justru semakin menekankan pentingnya budaya dan ekonomi kreatif. Dalam Pemilihan Abang None Jakarta 2026, misalnya, Pemprov DKI menyebut ajang tersebut sebagai bagian dari upaya melahirkan duta budaya sekaligus memperkenalkan Jakarta menuju momentum 500 tahun pada 2027.
Pemprov DKI juga pada Juli 2026 memperkuat jejaring kebudayaan Jabodetabek untuk melestarikan budaya Betawi dan menyiapkan program bersama menuju 500 Tahun Jakarta.
Karena itu, menurut Tahyudin, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi diterjemahkan menjadi program pariwisata yang konkret dan berkelanjutan.
Mendorong Evaluasi Berbasis Kinerja
Tahyudin menambahkan, evaluasi terhadap Disparekraf sebaiknya tidak dilakukan semata berdasarkan banyak atau sedikitnya kegiatan yang diselenggarakan.
Evaluasi harus melihat indikator yang lebih substantif, seperti pertumbuhan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, perputaran ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan pelaku usaha, pertumbuhan industri kreatif, kualitas destinasi, efektivitas promosi, serta sejauh mana komunitas lokal mendapatkan manfaat.
”Yang harus dilihat bukan hanya berapa banyak event yang dibuat, tetapi apa dampaknya bagi masyarakat. Apakah wisatawan bertambah, apakah ekonomi masyarakat bergerak, apakah pelaku UMKM dan seniman mendapatkan manfaat, dan apakah budaya lokal semakin dikenal,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar Pemprov DKI membuka ruang dialog yang lebih luas dengan organisasi masyarakat Betawi, budayawan, seniman, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas, dan pelaku industri pariwisata.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif diperlukan karena pengembangan Jakarta sebagai kota global tidak dapat hanya bertumpu pada birokrasi pemerintah.
”Jakarta memiliki banyak potensi. Tinggal bagaimana pemerintah mampu menyatukan seluruh kekuatan itu dalam satu desain besar. Pemerintah punya kebijakan dan anggaran, masyarakat memiliki budaya dan kreativitas, sementara dunia usaha memiliki kemampuan investasi. Semuanya harus dipertemukan,” katanya.
Momentum 500 Tahun Jakarta
Momentum menuju 500 Tahun Jakarta pada 2027 dinilai menjadi kesempatan penting untuk melakukan pembenahan sektor pariwisata dan kebudayaan.
Tahyudin berharap momentum tersebut tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal untuk membangun ekosistem pariwisata yang menjadikan identitas Betawi sebagai salah satu kekuatan utama Jakarta.
Ia juga meminta Gubernur Pramono Anung memastikan seluruh jajaran terkait memiliki visi yang sama dalam membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap memiliki karakter budaya.
”Jangan sampai Jakarta menjadi kota global tetapi kehilangan identitasnya. Justru budaya Betawi harus menjadi salah satu kekuatan yang membuat Jakarta berbeda dengan kota-kota global lainnya,” pungkas Tahyudin.
Di sisi lain, Pemprov DKI melalui berbagai program 2026 juga menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang diproyeksikan memperkuat pertumbuhan ekonomi Jakarta. Dalam Jakarta Kreatif Festival 2026, Pemprov DKI menyebut ekonomi kreatif, olahraga dan lifestyle, serta sektor MICE sebagai bagian dari penguatan Jakarta menuju kota global.
Dengan demikian, sorotan terhadap Disparekraf kini tidak hanya berkaitan dengan persoalan pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa efektif kebijakan pariwisata Jakarta mampu mengubah kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, dan potensi destinasi menjadi kekuatan ekonomi sekaligus identitas kota.
Bagi Bamus Betawi, jawabannya terletak pada keberanian pemerintah melakukan evaluasi, memperkuat kolaborasi, dan menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata Jakarta.
