Bang Azran Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kepulauan Seribu Diperkuat

JAKARTA — Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, yang akrab disapa Bang Azran, sekaligus Ketua Umum DPP FORKABI, mendorong agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu terus diperkuat. Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada laut.

Hal tersebut sejalan dengan agenda kunjungan kerja pengawasan Komite II DPD RI ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Selasa, 25 Agustus 2026, dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kegiatan berlangsung di Kantor Kelurahan Pulau Panggang dan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi, masyarakat pesisir, tokoh masyarakat serta berbagai kelompok yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

Bang Azran mengatakan, perhatian terhadap nelayan Kepulauan Seribu tidak boleh berhenti pada persoalan bantuan atau sarana produksi. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi yang membuat nelayan memiliki penghasilan yang lebih baik, akses pembiayaan, teknologi, pasar dan perlindungan terhadap berbagai risiko usaha.

“Nelayan adalah bagian penting dari kehidupan Jakarta, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu. Karena itu, mereka jangan hanya dilihat sebagai penerima bantuan, tetapi harus ditempatkan sebagai pelaku utama ekonomi kelautan yang perlu diperkuat kapasitas dan kesejahteraannya,” ujar Bang Azran.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Seribu memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Jarak antar-pulau, biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, fasilitas penyimpanan dan rantai dingin, serta ketergantungan terhadap cuaca secara langsung memengaruhi biaya usaha dan pemasaran hasil perikanan.

Karena itu, Bang Azran menilai kebijakan pemerintah harus melihat persoalan nelayan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga hasil tangkapan sampai ke konsumen.

“Kalau biaya produksi tinggi, akses pasar terbatas, kemudian hasil tangkapan tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang memadai, maka nilai tambahnya juga akan kecil. Ini yang harus kita benahi bersama, supaya nelayan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil kerja mereka,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya akses nelayan terhadap pembiayaan formal, asuransi, teknologi, sarana produksi dan pasar. Selain itu, pendataan penerima program perlindungan dan pemberdayaan perlu diperkuat agar berbagai program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Bang Azran juga mendorong penguatan kelembagaan nelayan agar masyarakat pesisir memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Dengan kelembagaan yang baik, nelayan diharapkan dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, pasar, teknologi dan mengembangkan usaha secara kolektif.

Di sisi lain, ia menilai pengembangan ekonomi Kepulauan Seribu harus dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Perikanan, budi daya, UMKM dan pariwisata bahari dapat dikembangkan secara terintegrasi tanpa mengorbankan lingkungan maupun kepentingan masyarakat lokal.

“Laut harus menjadi sumber kesejahteraan, tetapi juga harus dijaga. Kepentingan ekonomi, pariwisata, konservasi dan kehidupan nelayan harus bisa berjalan bersama. Jangan sampai ada pembangunan yang justru membuat masyarakat lokal kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupannya,” tutur Bang Azran.

Ia menambahkan, perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga perlu menjadi perhatian serius. Masyarakat nelayan membutuhkan akses terhadap informasi cuaca, sistem peringatan dini, keselamatan pelayaran dan mitigasi risiko yang mudah dijangkau. Hal tersebut menjadi semakin penting karena pendapatan nelayan sangat dipengaruhi kondisi musim dan cuaca.

Bang Azran berharap hasil pengawasan Komite II DPD RI di Kepulauan Seribu dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Yang kita butuhkan bukan hanya data dan laporan, tetapi tindak lanjut. Aspirasi masyarakat nelayan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata, sehingga perlindungan dan pemberdayaan benar-benar terasa di lapangan,” tegasnya.

Kunjungan kerja Komite II DPD RI tersebut dilakukan melalui dialog, tanya jawab dan Focus Group Discussion (FGD), dilanjutkan dengan kunjungan lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi persoalan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, termasuk terkait sarana produksi, pembiayaan, perlindungan risiko, teknologi, pemasaran serta infrastruktur pendukung.

Bagi Bang Azran, memperkuat masyarakat pesisir Kepulauan Seribu pada akhirnya merupakan bagian dari upaya memperkuat Jakarta sebagai kota global yang tetap memiliki keberpihakan terhadap masyarakatnya.

“Jakarta bukan hanya gedung tinggi dan pusat bisnis. Jakarta juga punya masyarakat pesisir yang hidup dari laut. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama, kesempatan yang sama, dan masa depan yang lebih baik,” pungkas Bang Azran.(*)