Jelang Musim Hujan, Bang Azran Dorong Penanganan Banjir Jakarta Berbasis Data dan Perlindungan Warga
JAKARTA — Ancaman banjir kembali menjadi pekerjaan besar bagi Jakarta menjelang musim hujan. Di tengah percepatan normalisasi sungai, pengerukan saluran air, dan pembangunan embung, Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran (Bang Azran) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh upaya pengendalian banjir berjalan terintegrasi, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Bang Azran, upaya mengantisipasi banjir tidak boleh berhenti pada pengerjaan proyek fisik. Pemerintah perlu memastikan saluran air berfungsi optimal, pompa dan pintu air siap dioperasikan, sedimentasi sungai ditangani secara berkala, serta titik-titik genangan yang selama ini berulang mendapatkan perhatian khusus. Persiapan tersebut harus dilakukan sebelum curah hujan meningkat dan warga kembali menghadapi risiko rumah terendam, aktivitas ekonomi terganggu, hingga akses transportasi terputus.
“Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan penanganan banjir bukan sekadar berapa kilometer sungai dinormalisasi atau berapa banyak saluran diperbaiki. Yang paling penting adalah apakah genangan berkurang, apakah air lebih cepat surut, dan apakah warga bisa menjalankan aktivitas dengan aman. Kita harus mengukur keberhasilan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Bang Azran.
Ia menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mempercepat normalisasi Kali Mampang dan Kali Krukut perlu diikuti dengan pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan infrastruktur, serta evaluasi berkala di seluruh wilayah rawan banjir. Persoalan banjir Jakarta saling berkaitan, mulai dari kondisi sungai dan drainase lingkungan hingga kapasitas pompa, daya tampung kawasan, serta aliran air dari wilayah hulu.
Bang Azran juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kawasan permukiman padat yang kerap mengalami genangan. Penanganan harus didasarkan pada data kejadian banjir, ketinggian genangan, durasi surutnya air, dan jumlah warga terdampak. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai warga di lokasi yang sama harus menghadapi persoalan serupa setiap kali hujan deras turun. Pemerintah perlu mengevaluasi penyebabnya secara menyeluruh, membuka ruang bagi laporan warga, dan memastikan setiap persoalan memiliki tindak lanjut yang jelas. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain pembenahan infrastruktur, Bang Azran menekankan pentingnya kesiapsiagaan di tingkat kelurahan dan rukun warga. Informasi cuaca, sistem peringatan dini, kesiapan petugas, serta jalur evakuasi harus dipastikan berfungsi. Warga lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga yang tinggal di kawasan rawan banjir juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam setiap skenario penanganan darurat.
Sebagai wakil daerah DKI Jakarta, Bang Azran menyatakan akan terus mendorong aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah. Ia berharap koordinasi lintas wilayah dan instansi diperkuat sehingga penanganan banjir tidak berjalan secara parsial, melainkan sebagai satu sistem yang saling mendukung.
“Jakarta membutuhkan penanganan banjir yang konsisten, bukan hanya respons ketika air sudah menggenangi permukiman. Pencegahan harus dikerjakan sejak sekarang, pelaksanaannya diawasi, dan hasilnya dievaluasi secara terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian bahwa persoalan yang mereka hadapi benar-benar ditangani,” tutup Bang Azran.(*)
