Nelayan Kepulauan Seribu Kesulitan BBM, Achmad Azran Dorong Percepatan Penyediaan SPBN
JAKARTA — Persoalan sulitnya nelayan tradisional di Kepulauan Seribu mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran (Bang Azran) dalam audiensi dengan jajaran Pertamina Regional Jawa Bagian Barat. Ketersediaan BBM yang mudah dijangkau dinilai penting untuk menekan biaya operasional sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan para nelayan.
Dalam audiensi tersebut, Bang Azran menyoroti aspirasi nelayan Kepulauan Seribu yang menghadapi kendala memperoleh BBM akibat belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah mereka. Kondisi ini memaksa nelayan mencari pasokan BBM dari daratan Jakarta atau Tangerang, sehingga menambah biaya operasional, menyita waktu, dan menyulitkan aktivitas melaut, terutama bagi nelayan tradisional dengan kapal berukuran kecil.
Pertemuan tersebut dihadiri enam perwakilan Pertamina, yakni Taufan Enggar Surya A.G. selaku Group Head Operation Jawa Bagian Barat; Tiara Thesaufi Harisoesyanto, Region Manager Retail Sales; Gunawan Wibisono, Region Manager Corporate Sales; Asri Wulandari, Region Manager Supply & Distribution; Reno Fri Daryanto, Area Manager Comm, Rel. & CSR Regional; serta Rainier Axel Gultom, SAM Retail Jabode.
Persoalan akses BBM bagi nelayan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Bang Azran menekankan pentingnya langkah konkret agar nelayan tradisional tidak terus dibebani persoalan distribusi energi ketika hendak melaut.
“Nelayan membutuhkan kepastian akses terhadap BBM untuk menjalankan aktivitas melaut. Jangan sampai persoalan mendapatkan bahan bakar justru menambah beban biaya yang harus mereka tanggung sebelum memperoleh hasil tangkapan,” menjadi penekanan dalam pembahasan mengenai aspirasi nelayan Kepulauan Seribu.
Karena itu, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat untuk membahas kemungkinan penyediaan SPBN maupun alternatif fasilitas penyaluran BBM yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dan kondisi geografis kepulauan.
Menurut Bang Azran, pemerataan akses energi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan harus mendapatkan perhatian agar keterbatasan infrastruktur tidak menjadi hambatan bagi kegiatan ekonomi mereka.
Selain pembangunan SPBN, alternatif distribusi BBM juga perlu dikaji apabila pembangunan fasilitas tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan keselamatan, keterjangkauan harga, kepastian pasokan, serta kemudahan akses bagi nelayan tradisional.
Audiensi ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Komite II DPD RI untuk menghimpun informasi dan masukan dalam pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi beserta ketentuan terkait.
Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan energi nasional tidak hanya menyangkut kecukupan pasokan, tetapi juga pemerataan distribusi hingga wilayah kepulauan. Energi harus dapat diakses secara layak oleh masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor perikanan.
Bagi nelayan tradisional Kepulauan Seribu, kemudahan memperoleh BBM bukan sekadar persoalan distribusi energi, melainkan juga menyangkut efisiensi biaya melaut, produktivitas, dan keberlangsungan mata pencaharian keluarga.
Bang Azran berharap aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi sehingga terdapat kejelasan mengenai rencana penyediaan SPBN atau alternatif distribusi BBM yang dapat menjawab kebutuhan nelayan Kepulauan Seribu.
Harapan tersebut mendapat titik terang dari komitmen Pertamina untuk mendukung perluasan akses BBM bagi masyarakat kepulauan. Dalam audiensi tersebut, Tiara Thesaufi Harisoesyanto dan Rainier Axel Gultom menyampaikan kesiapan Pertamina untuk mendukung upaya tersebut, dengan tindak lanjut teknis yang perlu dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dukungan Pertamina diharapkan dapat berjalan seiring dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan teknis dan langkah pelaksanaannya.
Optimisme ini sejalan dengan upaya mendorong perluasan akses BBM bagi masyarakat Kepulauan Seribu, termasuk melalui pembahasan skema distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Bang Azran berharap komunikasi antara Pertamina dan pemerintah daerah segera menghasilkan kejelasan langkah, sehingga aspirasi nelayan tidak berhenti sebagai catatan audiensi, tetapi berlanjut menjadi solusi nyata bagi kemudahan akses BBM dan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional.(*)
