Indonesia Perkuat Diplomasi Konservasi Terumbu Karang di Jantung Coral Triangle, Gandeng Lembaga Global untuk Kesejahteraan Pesisir
JAKARTA — Indonesia memperkuat diplomasi kelautan untuk menjaga kekayaan terumbu karang sekaligus memastikan keberlanjutan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Langkah ini mengemuka dalam pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan tersebut menyepakati rencana penyelenggaraan forum para pemangku kepentingan internasional di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada musim semi 2027. Forum ini diharapkan mempertemukan lembaga keuangan pembangunan, organisasi konservasi, serta filantropis global untuk memperluas dukungan bagi pelestarian terumbu karang di kawasan Coral Triangle atau Segitiga Terumbu Karang.
Inisiatif tersebut menegaskan bahwa konservasi laut bukan semata-mata persoalan lingkungan. Di balik terumbu karang yang terjaga, terdapat sumber pangan, mata pencaharian jutaan orang, perlindungan kawasan pesisir, serta potensi ekonomi biru yang menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
“Pelestarian terumbu karang tidak hanya menyangkut perlindungan lingkungan laut, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi biru, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, diperlukan kolaborasi internasional yang kuat agar kekayaan laut Indonesia dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” demikian rumusan kutipan yang diusulkan untuk Indroyono Soesilo.
Indonesia menempati posisi strategis dalam agenda tersebut. Dari sekitar enam juta kilometer persegi wilayah laut Coral Triangle yang mencakup enam negara, kawasan terumbu karangnya diperkirakan mencapai 75.000 kilometer persegi. Indonesia sendiri memiliki sekitar 60.000 kilometer persegi terumbu karang, menjadikannya negara dengan cakupan terumbu karang terbesar di kawasan tersebut.
Coral Triangle bahkan dijuluki Amazon of the Seas karena kekayaan keanekaragaman hayatinya. Kawasan ini menjadi habitat lebih dari 3.000 spesies ikan karang dan sekitar 76 persen spesies terumbu karang dunia. Lebih dari 120 juta penduduk di kawasan tersebut bergantung langsung pada laut untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menopang kehidupan mereka.
Potensi ekonominya juga sangat besar. Perikanan terumbu karang diperkirakan bernilai sekitar US$3 miliar per tahun, perikanan tuna US$1,5 miliar, sementara pariwisata berbasis alam berpotensi menghasilkan hingga US$12 miliar setiap tahun. Selain menopang ekonomi, terumbu karang berperan sebagai benteng alami yang melindungi sekitar 26 juta penduduk pesisir dari gelombang dan badai.
Besarnya nilai ekologis dan ekonomi tersebut membuat upaya konservasi membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Perlindungan terumbu karang harus berjalan beriringan dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, serta akses terhadap pembiayaan dan teknologi konservasi.
Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang dalam agenda ini melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP), yang dilaksanakan sejak 1998. Program tersebut diarahkan untuk memulihkan ekosistem terumbu karang, memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat pesisir.
Pada fase terakhirnya, COREMAP-CTI yang ditutup pada 2022 memperoleh dukungan pinjaman Bank Dunia sebesar US$47,38 juta, hibah Global Environment Facility (GEF) US$10 juta, serta kontribusi pemerintah Indonesia US$5,74 juta. Total pembiayaan program tersebut mencapai lebih dari US$62 juta.
Pengalaman itu menjadi landasan bagi pengembangan program lanjutan, yakni Oceans for Prosperity Program atau Program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), senilai US$210 juta. Program yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian PPN/Bappenas ini diarahkan untuk memperkuat 20 kawasan konservasi perairan di 11 provinsi Indonesia timur, dengan cakupan pengelolaan mencapai 8,3 juta hektare.
LAUTRA juga mendapat dukungan hibah dari PROBLUE Multi-Donor Trust Fund sebesar US$5 juta dan Pemerintah Kanada melalui Oceans Multi-Donor Trust Fund sebesar US$7,3 juta. Selain memperkuat konservasi, program ini turut mendorong pengembangan kapasitas pembiayaan biru untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut.
Dalam konteks itulah, rencana pertemuan di Washington pada musim semi 2027 menjadi penting. Forum tersebut diharapkan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan Bank Dunia, International Union for Conservation of Nature (IUCN), World Wide Fund for Nature (WWF), The Nature Conservancy (TNC), World Resources Institute (WRI), Conservation International (CI), GEF, serta para filantropis internasional.
Melalui kemitraan tersebut, Indonesia berupaya mempertemukan kepentingan konservasi dengan agenda pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Dukungan internasional diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi berkembang menjadi pembiayaan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan program nyata yang memberikan manfaat bagi ekosistem laut serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir.
Pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Dubes RI Indroyono Soesilo mencerminkan pentingnya diplomasi dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dunia. Dengan mengoptimalkan kerja sama internasional dan pengalaman program konservasi yang telah berjalan, kekayaan laut Indonesia diharapkan tetap terjaga sekaligus menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Keterangan foto: Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kiri) memperlihatkan koleksi foto ikan karang yang hidup di kawasan terumbu karang Indonesia kepada Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, di Jakarta, 23 Oktober 2026.
