Komite II DPD RI Dalami Hilirisasi Papua Barat Daya, Bang Azran Soroti Nilai Tambah dan Keterlibatan Masyarakat Lokal

SORONG — Komite II DPD RI hari ini, Senin (28/9/2026), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya untuk mendalami pelaksanaan hilirisasi komoditas sekaligus melihat sejauh mana potensi sumber daya alam daerah mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pendalaman berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, koperasi, UMKM, nelayan, kelompok tani, masyarakat adat, akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.

Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran atau Bang Azran mengatakan, hilirisasi tidak boleh berhenti pada aktivitas produksi dan pengiriman komoditas keluar wilayah. Menurutnya, agenda hilirisasi harus mampu membangun mata rantai ekonomi baru di daerah, mulai dari pengolahan bahan baku, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan hingga terbukanya ruang yang lebih besar bagi koperasi, UMKM dan masyarakat adat.

“Hilirisasi jangan berhenti pada bagaimana komoditas diproduksi dan dikirim keluar daerah. Yang harus kita lihat adalah berapa besar nilai tambah yang tinggal di Papua Barat Daya, siapa yang memperoleh manfaat, serta sejauh mana masyarakat lokal, koperasi, UMKM dan masyarakat adat ikut menjadi bagian dari rantai ekonomi tersebut,” kata Bang Azran di Sorong, Senin (28/9/2026).

Papua Barat Daya memiliki luas sekitar 39.122,95 kilometer persegi, mencakup Kota Sorong dan lima kabupaten, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw dan Raja Ampat.

Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam membangun sistem hilirisasi. Khusus Raja Ampat, wilayahnya terdiri atas ribuan pulau sehingga pengembangan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi, pengumpulan bahan baku, penyimpanan, rantai dingin dan distribusi antarpulau yang efisien.

Dari sisi ekonomi, PDRB Papua Barat Daya pada 2025 mencapai sekitar Rp39,22 triliun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sekitar 12,12 persen terhadap PDRB, sementara sektor perikanan berkontribusi sekitar 7,56 persen.

Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada 2025 tercatat sekitar 103,57 ribu penduduk miskin atau 17,95 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6,85 persen, sementara di Kota Sorong berada di kisaran 10,35 persen.

“Kalau kita bicara hilirisasi, maka yang harus terlihat bukan hanya bertambahnya nilai investasi atau kapasitas produksi. Masyarakat harus merasakan dampaknya melalui lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan tumbuhnya usaha-usaha baru di daerah,” ujar Bang Azran.

Sektor perikanan menjadi salah satu potensi yang mendapat perhatian dalam pendalaman Komite II DPD RI. Produksi perikanan tangkap Papua Barat Daya pada 2025 mencapai sekitar 84,4 ribu ton dengan nilai sekitar Rp3,24 triliun.

Komoditas yang dihasilkan antara lain tongkol sekitar 8,56 ribu ton, tuna 6,87 ribu ton, cakalang 5,77 ribu ton dan udang 3,74 ribu ton.

Menurut Bang Azran, data tersebut menunjukkan bahwa Papua Barat Daya memiliki basis bahan baku yang kuat untuk membangun industri pengolahan perikanan.

Hasil tangkapan nelayan, kata dia, dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti loin tuna, fillet beku, ikan asap, abon, produk kaleng hingga makanan beku siap masak.

“Angka ini penting karena memperlihatkan bahwa persoalan kita bukan semata-mata kekurangan komoditas. Tantangannya adalah bagaimana membangun mata rantai dari nelayan dan petani, pengumpulan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, sertifikasi, sampai pemasaran dan ekspor. Di situlah nilai tambah harus diciptakan,” katanya.

Data perdagangan juga memperlihatkan masih terbukanya ruang pengembangan industri pengolahan di daerah. Ekspor asal Papua Barat Daya pada 2025 tercatat sekitar US$29,05 juta. Ekspor ikan dan krustasea mencapai sekitar US$14,18 juta, sementara kelompok produk olahan daging, ikan dan krustasea baru sekitar US$583 ribu.

Bagi Bang Azran, angka tersebut menunjukkan perlunya mendorong peningkatan kapasitas pengolahan di daerah asal bahan baku.

“Kalau bahan bakunya berasal dari Papua Barat Daya, kita ingin semakin banyak proses pengolahan juga berlangsung di Papua Barat Daya. Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat mengambil bahan baku, sementara nilai tambah dan industrinya tumbuh di tempat lain,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerja hari ini, Komite II DPD RI juga mendalami persoalan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pengembangan industri dan distribusi komoditas.

Dari sekitar 1.588 kilometer jalan negara dan provinsi, sekitar 653 kilometer atau 41 persen berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi bersama dengan ketersediaan listrik, air, gudang, cold storage, pabrik es serta transportasi antarpulau.

“Tidak mungkin kita bicara hilirisasi secara serius kalau biaya logistik masih tinggi dan infrastruktur dasarnya belum memadai. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan industri, bukan berdiri sendiri,” ujar Bang Azran.

Komite II DPD RI dalam pendalaman di Kantor Gubernur Papua Barat Daya juga menyoroti jalur ekspor komoditas. Dari sekitar 10 ribu ton ekspor asal Papua Barat Daya pada 2025, hanya sekitar 135 ton yang tercatat dimuat melalui Pelabuhan Sorong. Sementara melalui Bandara Domine Eduard Osok (DEO) belum tercatat adanya ekspor langsung.

Sebagian komoditas masih diberangkatkan melalui sejumlah pintu keluar di luar Papua Barat Daya, antara lain Weda, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Karena itu, kesiapan infrastruktur strategis menjadi bagian penting dalam pembahasan hari ini, termasuk Pelabuhan Arar, fasilitas cold storage dengan kapasitas sekitar 200–300 ton, pabrik es, Bandara DEO sebagai simpul kargo serta dukungan jalan, listrik dan air.

Aspek investasi juga menjadi bagian dari pendalaman Komite II DPD RI. Pembahasan mencakup realisasi investasi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan pangan, pergudangan dan rantai dingin berdasarkan data LKPM semester I 2026.

Komite II juga melihat nilai investasi, status PMA dan PMDN, tahapan proyek serta penyerapan tenaga kerja sebagai bagian dari indikator keberhasilan hilirisasi di Papua Barat Daya.

Bang Azran menegaskan, ukuran keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi yang masuk.

“Yang lebih penting adalah dampaknya. Berapa tenaga kerja lokal yang terserap, berapa pendapatan nelayan dan petani meningkat, berapa produk yang berhasil diolah di daerah, berapa besar ekspor yang bisa dilakukan langsung dari Papua Barat Daya, dan bagaimana masyarakat adat mendapatkan posisi yang adil dalam rantai nilai,” katanya.

Selain aspek ekonomi, Bang Azran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan kelestarian lingkungan. Papua Barat Daya memiliki kawasan pesisir dan laut dengan nilai ekologis serta ekonomi yang besar, sehingga pengembangan industri harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan sumber penghidupan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat adat dan masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan, bukan sekadar penerima dampak dari aktivitas investasi.

“Papua Barat Daya tidak kekurangan potensi. Yang kita perlukan adalah keberanian membangun sistem. Sumber daya alam harus diolah secara bertanggung jawab, masyarakat lokal harus memperoleh manfaat yang nyata, dan pemerintah harus memastikan infrastrukturnya siap,” tutur Bang Azran.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat adat, koperasi, UMKM dan masyarakat menjadi kunci agar hilirisasi tidak berhenti sebagai jargon kebijakan.

“Kalau itu berjalan bersama, hilirisasi bukan hanya menghasilkan produk, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan. Itulah yang harus kita pastikan dari kunjungan Komite II DPD RI ke Papua Barat Daya hari ini,” pungkas Bang Azran.(*)