FORKABI Apresiasi Penertiban Pedagang Ikan Kramat Jati: Keselamatan Warga dan Kesejahteraan Pedagang Harus Berjalan Bersama

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang ikan yang beraktivitas di pinggir jalan kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Bagi FORKABI, penertiban tersebut bukan semata-mata menyangkut persoalan pedagang yang berjualan di ruang publik. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keselamatan pengguna jalan, menjaga ketertiban kawasan, sekaligus membangun tata perdagangan yang lebih baik bagi pedagang.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP FORKABI, Bang Nurdin, mengatakan ruang jalan merupakan fasilitas publik yang harus dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman.

“FORKABI mengapresiasi penertiban yang dilakukan pemerintah. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Jalan bukan hanya tempat kendaraan lewat, tetapi ruang publik yang harus dijaga agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman,” ujar Bang Nurdin.

Menurutnya, aktivitas perdagangan yang menggunakan badan atau bahu jalan dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika terjadi kepadatan lalu lintas. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran kendaraan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar.

“Ketika ruang jalan digunakan untuk aktivitas perdagangan, tentu ada risiko terhadap keselamatan. Karena itu, penataan memang diperlukan. Kita ingin kawasan Kramat Jati lebih tertib, lalu lintas lebih lancar dan masyarakat yang melintas merasa aman,” katanya.

Meski mendukung penertiban, FORKABI mengingatkan bahwa persoalan pedagang tidak boleh berhenti pada pemindahan lokasi. Para pedagang merupakan bagian dari roda ekonomi masyarakat yang juga harus mendapatkan perhatian.

“Pedagang jangan dilihat hanya sebagai bagian dari persoalan ketertiban. Mereka adalah masyarakat yang mencari nafkah. Karena itu, setelah ditertibkan harus ada solusi agar mereka tetap bisa berdagang secara legal dan layak,” tegas Bang Nurdin.

Menurut Bang Nurdin, penataan yang ideal adalah ketika keselamatan pengguna jalan meningkat, ketertiban kawasan terjaga, sementara penghasilan pedagang tetap memiliki ruang untuk berkembang.

“Ini yang harus kita cari solusinya. Jalan tertib, masyarakat aman, tetapi pedagang juga sejahtera. Jangan sampai kita menyelesaikan satu persoalan, tetapi kemudian menciptakan persoalan ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Bang Nurdin menilai keselamatan harus menjadi salah satu dasar utama dalam penataan kawasan perdagangan.

“Jangan sampai masyarakat harus memilih antara membeli kebutuhan di pasar dengan mempertaruhkan keselamatan ketika keluar-masuk kawasan pasar. Pasar harus mudah diakses, tetapi aksesnya juga harus aman,” ujarnya.

Ia berharap setelah penertiban dilakukan, pemerintah dapat memastikan koridor jalan, trotoar, akses keluar-masuk pasar dan ruang publik lainnya benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengguna kendaraan, pejalan kaki, pedagang dan pembeli dapat beraktivitas tanpa saling mengganggu.

DPP FORKABI mendorong agar penataan Kramat Jati dibangun berdasarkan tiga kepentingan utama, yakni keselamatan masyarakat, ketertiban kota dan kesejahteraan pedagang. Jalan dan ruang publik harus aman digunakan, aktivitas perdagangan harus berlangsung pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dan aturan, sementara pemerintah perlu memastikan tersedianya ruang usaha yang layak sehingga pedagang tetap memiliki kesempatan meningkatkan kehidupan ekonominya.

“Kalau tiga hal ini bisa berjalan bersama, maka penertiban akan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang,” kata Bang Nurdin.

FORKABI juga mengajak para pedagang untuk melihat penataan sebagai kesempatan memperbaiki pola usaha.

“Pedagang juga harus ikut menjaga ketertiban. Kalau sudah diberikan tempat yang layak, mari kita gunakan dan rawat bersama. Jangan kembali menggunakan jalan atau trotoar. Pemerintah menata, pedagang juga harus ikut bertanggung jawab,” katanya.

FORKABI melihat penataan kawasan Kramat Jati sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara lebih menyeluruh. Penataan tidak hanya menghasilkan jalan yang kembali kosong dari aktivitas perdagangan, tetapi juga menciptakan kawasan pasar yang lebih nyaman, bersih, sehat dan memiliki daya tarik bagi konsumen.

Bang Nurdin mengatakan pasar rakyat tetap memiliki posisi penting dalam perekonomian masyarakat. Karena itu, keberadaannya harus diperkuat melalui tata kelola yang lebih baik dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan fungsi sosial dan ekonominya.

“Kalau kita bicara masa depan Kramat Jati, jangan hanya bicara bagaimana pedagang tidak lagi berada di pinggir jalan. Kita harus bicara bagaimana pasar ini bisa naik kelas. Pasar rakyat tetap memiliki posisi penting dalam perekonomian masyarakat. Wajah pasar rakyat di Jakarta ke depan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan fungsi sosial dan ekonominya,” ujarnya.

“Kita ingin pasar rakyat tetap hidup, tetapi infrastrukturnya lebih baik, lingkungannya lebih bersih, aksesnya lebih aman dan pedagangnya lebih sejahtera. Itu masa depan pasar rakyat yang harus kita bangun,” katanya.

Di bawah kepemimpinan Bang H. Achmad Azran, DPP FORKABI menyatakan siap mendukung komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang dan masyarakat dalam proses penataan kawasan jika dibutuhkan.

Anggota DPD RI/MPR RI, Bang Azran, menegaskan bahwa upaya menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi para pedagang.

Menurut Bang Azran, penertiban tidak boleh berhenti pada pemindahan pedagang. Pemerintah perlu memastikan adanya solusi tempat usaha yang layak agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah secara legal tanpa menggunakan badan atau bahu jalan.

“Saya mendukung upaya pemerintah menjaga keselamatan dan ketertiban di kawasan Pasar Kramat Jati. Tetapi penertiban harus diikuti solusi. Jangan sampai setelah ditertibkan, pedagang kehilangan tempat untuk mencari nafkah. Pemerintah harus hadir mencarikan jalan keluarnya,” ujar Bang Azran.

Bang Azran mengatakan pasar rakyat merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, penataan kawasan pasar harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang tertib, aman, bersih dan tetap memberikan kesempatan kepada pedagang kecil untuk berkembang.

“Kita ingin jalan tertib, masyarakat aman, tetapi pedagang juga tetap bisa hidup dan berkembang. Ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru tugas kita adalah mencari titik temu agar kepentingan publik dan kepentingan ekonomi rakyat bisa berjalan bersama,” katanya.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama pengelola pasar untuk membuka komunikasi dengan para pedagang agar proses penataan dapat dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Jangan berhenti pada penertiban. Setelah itu harus ada pembenahan. Kalau pasarnya dibuat lebih nyaman, bersih, aman dan pedagang mendapatkan tempat yang layak, maka yang mendapatkan manfaat bukan hanya pedagang, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen,” ujar Bang Azran.

Bang Azran menegaskan siap mendorong komunikasi antara masyarakat, pedagang dan pemerintah apabila diperlukan. Menurutnya, persoalan ruang publik dan ekonomi rakyat harus diselesaikan dengan pendekatan yang humanis, tetapi tetap tegas terhadap aturan.

“Kita ingin Kramat Jati menjadi kawasan pasar rakyat yang tertib tanpa kehilangan denyut ekonominya. Pemerintah menata, pedagang mengikuti aturan, dan masyarakat mendapatkan ruang publik yang aman. Kalau semua menjalankan perannya, saya yakin Kramat Jati bisa menjadi pasar rakyat yang lebih baik dan lebih maju,” pungkas Bang Azran.

FORKABI menilai kota yang maju bukan hanya kota yang jalannya tertib, tetapi kota yang mampu menciptakan keseimbangan antara keselamatan publik, ketertiban ruang dan kesejahteraan masyarakat. Penataan Kramat Jati, menurut FORKABI, dapat menjadi salah satu contoh bagaimana ketiga kepentingan tersebut dibangun secara bersamaan.(*)