Adhyaksa Dault: Persoalan Bangsa Adalah Akumulasi Bertahun-tahun, Berikan Presiden Prabowo Kesempatan Menuntaskan Pembenahan Nasional
JAKARTA-Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. H. Adhyaksa Dault, S.H., M.Si., mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto menuntaskan agenda pembenahan nasional yang saat ini sedang dijalankan.
Menurut Adhyaksa Dault, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak lahir dalam waktu singkat. Persoalan tata kelola sumber daya alam, birokrasi, ketergantungan terhadap pihak luar dalam rantai perdagangan komoditas strategis, meningkatnya beban fiskal negara, lemahnya pengawasan di berbagai sektor, hingga praktik korupsi yang mengakar merupakan persoalan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan melewati berbagai periode pemerintahan.
“Karena itu, kita harus bersikap adil dan objektif. Presiden Prabowo tidak mewarisi kondisi yang sempurna. Beliau mewarisi berbagai persoalan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Tidak tepat apabila seluruh beban persoalan bangsa hari ini langsung diarahkan kepada pemerintahan yang baru berjalan,” ujar Adhyaksa Dault.
Adhyaksa menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik dalam melakukan pembenahan tata kelola negara, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Saya melihat Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang tegas. Tidak ada kompromi terhadap korupsi. Bahkan ketika dugaan pelanggaran muncul di lingkungan yang dekat dengan kekuasaan, proses penegakan hukum tetap harus berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun pertemanan,” tegasnya.
Menurut Adhyaksa, salah satu langkah strategis yang paling penting adalah penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2026 mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang menjadi dasar penerapan sistem ekspor satu pintu melalui BUMN Ekspor.
Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang Ekspor Batu Bara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Ekspor Kelapa Sawit dan Turunannya, serta Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Ekspor Paduan Besi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa perdagangan komoditas strategis Indonesia tidak lagi berjalan secara terfragmentasi, melainkan berada dalam tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
“Ini adalah langkah yang sangat berani. Selama puluhan tahun Indonesia sering menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar dinikmati pihak lain. Presiden Prabowo sedang berusaha memperkuat posisi negara agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada rakyat Indonesia,” kata Adhyaksa.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut nikel, tetapi juga batu bara, sawit, dan berbagai komoditas strategis lainnya yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Menurut Adhyaksa, langkah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Adhyaksa juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan dan komoditas strategis nasional. Menurutnya, berbagai langkah penertiban dan pembenahan yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kekayaan nasional tidak lagi bocor dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara.
“Ketika negara mulai menata sektor-sektor strategis seperti sawit, pertambangan, dan perdagangan komoditas, tentu akan ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Namun perubahan besar memang membutuhkan keberanian besar. Presiden Prabowo sedang membangun fondasi kedaulatan ekonomi yang manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan dirasakan Indonesia dalam jangka panjang,” ujarnya.
Adhyaksa juga menilai keberlanjutan agenda hilirisasi yang diperkuat pemerintahan Prabowo merupakan langkah yang tepat agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Kita harus memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk bekerja. Pekerjaan besar ini tidak bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Yang sedang dilakukan hari ini adalah membangun fondasi baru bagi Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaulat secara ekonomi,”kata Adhyaksa.
Adhyaksa mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional dan memberikan dukungan konstruktif terhadap setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat kepentingan negara.
“Kritik tentu penting dalam demokrasi. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang berbasis data, fakta, dan solusi. Mari kita sama-sama mengawal pemerintahan ini agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat terwujud,”
Dr. H. Adhyaksa Dault merupakan tokoh nasional yang dikenal aktif dalam dunia kepemudaan, pendidikan, hukum, lingkungan hidup, dan kebangsaan. Ia pernah menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode 2004–2009.
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan meraih gelar Doktor di bidang Teknik Kelautan. Selain pernah memimpin berbagai organisasi nasional seperti KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia, Adhyaksa juga aktif sebagai akademisi, penggerak lingkungan hidup, dan tokoh yang konsisten mendorong penguatan karakter kebangsaan serta kemandirian nasional.(*)
