Achmad Azran Dukung Pembenahan Proses Lelang di Pemprov DKI Jakarta
JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, H. Achmad Azran, SE., mendukung langkah tegas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenahi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Achmad Azran, kepemimpinan yang berani melawan praktik lama yang tidak sehat patut diapresiasi dan dijadikan panutan.
“Apa yang disampaikan Pak Pramono adalah pernyataan yang kuat dan penting untuk perbaikan sistem birokrasi di Jakarta. Hal ini tentunya harus diiringi juga dengan tindakan nyata dan pengawasan di lapangan,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
“Saya, sebagai Senator Jakarta, siap membantu mengawasi pelaksanaan lelang agar benar-benar berjalan transparan dan profesional,” imbuhnya.
Senator yang akrab disapa Bang Azran itu menegaskan, dirinya terbuka menerima laporan masyarakat jika ditemukan pelanggaran dalam proses lelang maupun bentuk intervensi yang mencederai integritas sistem.
“Jika masyarakat menemukan praktik lelang yang tidak sehat seperti yang diingatkan oleh Pak Gubernur, silakan lapor ke kami. Bisa datang langsung ke Kantor Perwakilan DPD RI di Nyi Ageng Serang atau melalui tenaga ahli dan staf saya di lapangan,” katanya.
Sebagai senator yang bertugas menjaga agar roda pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan undang-undang, Bang Azran menyatakan siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk membangun sistem yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel di Jakarta.
“Pemerintahan yang bersih dimulai dari keberanian menolak cara-cara lama. Mari kita kawal bersama agar Jakarta bisa dibangun dengan sistem yang jujur, terbuka, dan adil,” tutur putra asli Betawi ini.
Sebelumnya, melalui unggahan video di akun Instagram resminya, Jumat (25/7/2025), Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan mentolerir praktik-praktik tidak sehat dalam proses lelang, seperti intervensi, titip nama, hingga jalur belakang.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas terkait, kalau masih membiarkan ini, maka Kepala Dinasnya yang saya ganti. Saya gak main-main dalam urusan ini,” tegas Gubernur Pramono dalam video tersebut.
Ia juga menekankan bahwa proses lelang harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi siapa pun.
“Tidak ada tempat untuk praktik titip nama, jalur belakang, atau ordal. Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah yang dikelola Pemerintah Jakarta adalah amanah dari warga, dan harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gubernur Pramono juga mengkritik lambatnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 34,54 persen, meskipun pendapatan daerah sudah menyentuh angka 53,90 persen. Ia menyebut proses lelang yang tidak efisien sebagai salah satu hambatan utama.
