Sosialisasi 4 Pilar di Unesa, LaNyalla Bicara Sistem Ekonomi Pancasila untuk Hadapi Ancaman Resesi
SURABAYA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali menggelar sosialisasi penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Kali ini sosialisasi dengan diskusi ringan dilaksanakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada Jumat (2/12/2022) yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan civitas akademika Unesa.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPD RI menyampaikan bahwa kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila merupakan salah satu solusi bangsa ini menghadapi ancaman resesi global.
“Tahun 2023 nanti, dunia diperkirakan akan memasuki resesi global. Ini harus kita baca dan persiapkan dengan sangat cermat. Salah satu upaya hadapi hal itu menurut saya dengan mengubah paradigma sistem ekonomi, dengan kembali ke konsepsi dasar Sistem Ekonomi Pancasila,” kata LaNyalla.
Konsep tersebut, lanjut LaNyalla, sudah tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli UUD 1945 beserta Penjelasannya. Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.
Dalam sistem ekonomi Pancasila negara berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
“Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan secara bersama oleh tiga pilar, yaitu Koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing. Namun ketiganya tegas membagi antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama,” ungkapnya.
Namun yang terjadi saat ini, setelah Amandemen, menurut LaNyalla, sistem ekonomi Indonesia, berubah menjadi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi diserahkan kepada pasar yang kemudian semakin memperkaya pemilik modal, termasuk modal asing.
“Yang ada sekarang negara seperti “host”, menawarkan kepada siapapun investor yang akan membangun di Indonesia. Kita cuma jadi pemberi ijin atas pengelolaan kekayaan alam yang ada,” tegasnya.
Karena hanya mendapat royalti dan pajak ekspor dari kekayaan alam yang dikuras oleh oligarki ekonomi, lanjut LaNyalla, APBN Indonesia selalu minus. Untuk menutup minus, negara berutang dengan bunga sangat tinggi.
“Makanya banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan dalam perjalanan bangsa ini. Karena itulah berkali-kali saya bicara tentang Peta Jalan untuk kembali menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri. Dengan menerapkan kembali rumusan Konstitusi yang digagas para pendiri bangsa,” tutur pria berdarah Bugis itu.
LaNyalla menegaskan bangsa ini harus mengubah arah perjalanan perekonomian dengan mengakhiri praktek over eksploitasi oleh kapitalisme global yang berkolaborasi dengan oligarki ekonomi.
“Kita harus kembali kepada kesadaran utuh kita sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan,” jelasnya.
