Komite II DPD RI Dorong Penanganan Karhutla Kaltim Lebih Terpadu, Bang Azran: Pencegahan Harus Jadi Prioritas
SAMARINDA — Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran (Bang Azran), menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut menjadi bagian dari agenda Kunjungan Kerja Koordinasi Mitra Strategis Komite II DPD RI terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung pada 13–15 September 2026.
Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Komite II DPD RI melakukan rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dan Gubernur Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, BNPB, perangkat daerah terkait kehutanan dan lingkungan hidup, pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni, pelaku usaha, akademisi, organisasi lingkungan, hingga kelompok masyarakat sekitar hutan.
Bang Azran menilai keterlibatan banyak pihak tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat ditangani secara parsial. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, pengelola kawasan hutan, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan, serta masyarakat.
“Karhutla bukan hanya persoalan ketika api sudah membesar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, pengawasan dan koordinasi sejak awal. Jangan sampai kita selalu datang ketika bencana sudah terjadi,” ujar Bang Azran.
Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sehingga aspek perlindungan lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan harus berjalan beriringan dengan agenda pembangunan daerah.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi kelestarian lingkungan tidak boleh menjadi korban. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga hutan, melindungi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, setelah rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Komite II DPD RI juga melakukan kunjungan lapangan bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, ke Posko Terpadu Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kota Samarinda Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Samarinda Utara.
Bang Azran mengatakan kunjungan lapangan penting untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus mendengarkan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
“Data dan laporan penting, tetapi melihat langsung kondisi di lapangan juga sangat penting. Dari sana kita bisa mengetahui apa yang sudah berjalan, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu diperkuat agar penanganan karhutla semakin efektif,” tutur Bang Azran.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan karhutla. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi. Edukasi, kesadaran, sistem pelaporan cepat dan respons yang cepat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Bang Azran berharap kunjungan kerja Komite II DPD RI dapat menghasilkan masukan konkret bagi penguatan kebijakan penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi antarlembaga, kesiapsiagaan, pengawasan kawasan hutan, serta perlindungan masyarakat.
“Harapan kita sederhana, jangan sampai ada korban, jangan sampai lingkungan rusak, dan jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Pencegahan harus menjadi investasi utama dalam menghadapi karhutla,” pungkas Bang Azran.(*)
