Ketika Pakar Indonesia Mengkaji Laut, Siber, dan Keamanan Indo-Pasifik
JAKARTA — Honolulu selama ini dikenal sebagai kota wisata dengan pantai indah dan ombak Pasifik yang memikat. Namun, kota di Hawaii itu juga menjadi salah satu simpul penting pemikiran keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Di sana berdiri Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS), pusat pendidikan eksekutif, dialog kebijakan, dan riset yang mempertemukan perwira militer, diplomat, akademisi, polisi, birokrat, serta praktisi dari berbagai negara Indo-Pasifik.
Didirikan pada 1995, DKI APCSS bukan sekolah militer biasa. Lembaga ini mendorong pertukaran gagasan dan pembentukan jejaring untuk menghadapi ancaman keamanan modern yang semakin lintas batas, mulai dari terorisme, kejahatan maritim, serangan siber, disinformasi, persaingan geopolitik hingga bencana alam akibat perubahan iklim.
Bagi Indonesia, peran lembaga ini sangat relevan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memerlukan kerja sama luas untuk menjaga laut, melindungi jalur perdagangan, memperkuat ketahanan digital, serta meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai krisis.
Sejak 1995 hingga 2026, tercatat 461 alumni DKI APCSS asal Indonesia dari sekitar 16.000 alumni global. Mereka berasal dari TNI, Polri, kementerian, BRIN, lembaga riset hingga perguruan tinggi.
Di antara tokoh Indonesia yang pernah berada dalam jejaring DKI APCSS adalah Letjen TNI [Purn] Johnni Mahroza, mantan Rektor Universitas Pertahanan RI, Laksdya TNI [Purn] Prof. Dr. Amarulla Octavian, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksamana TNI [Purn] Prof. Dr. Marsetio, mantan Kepala Staf Angkatan Laut dan Guru Besar Universitas Pertahanan RI, serta Marsekal TNI [Purn] Fadjar Prasetyo, mantan Kepala Staf Angkatan Udara.
Kerja sama juga diperkuat dengan Universitas Pertahanan RI, Lemhannas RI, Kementerian Luar Negeri dan BRIN. Asosiasi Alumni DKI APCSS Indonesia yang berdiri pada 2007 kini dipimpin Mayjen TNI Benny Octaviar.
Pada Juli 2026, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo didampingi Atase Pertahanan RI Marsma TNI Yose Ridha dan Koordinator Fungsi Politik KBRI Washington, D.C., Fahmi Alli Sarosa berkunjung ke DKI APCSS di Honolulu. Mereka diterima Direktur DKI APCSS, Mayjen (Purn) AD AS Suzanne P. Vares-Lum dan jajaran. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan dan dialog keamanan Indo-Pasifik dengan DKI APCSS.
Indroyono Soesilo menilai penguatan jejaring pengetahuan dan kerja sama keamanan semakin penting di tengah dinamika Indo-Pasifik yang terus berkembang.
“Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap stabilitas dan keamanan Indo-Pasifik. Karena itu, kerja sama tidak hanya dibangun melalui diplomasi dan pertahanan, tetapi juga melalui pertukaran pengetahuan, riset, serta jejaring para ahli. DKI APCSS menjadi salah satu ruang penting bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas sekaligus menyampaikan perspektif Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan,” ujar Indroyono.
Menurutnya, pengalaman dan kontribusi para alumni Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu memberikan gagasan bagi penyelesaian berbagai persoalan keamanan kawasan, termasuk keamanan maritim, siber, informasi dan penanggulangan bencana.
“Yang penting adalah bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat terus dibawa pulang dan diterjemahkan menjadi gagasan serta kebijakan yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan stabilitas kawasan,” katanya.
Kontribusi Indonesia juga hadir melalui riset para pakar dan alumni DKI APCSS. Beberapa di antaranya mengangkat isu yang sangat relevan dengan tantangan keamanan kontemporer.
Kolonel Laut Ditya Farianto menelaah “Cybersecurity Awareness in the Maritime Domain”, yang mengingatkan bahwa kapal, pelabuhan, navigasi dan rantai logistik digital rentan terhadap serangan siber.
Kolonel TNI AD Muhammad Hatta mengangkat “Establishing and Fully Utilizing a Secure Cyberspace to Deny Adversaries”, mengenai pentingnya membangun ruang siber yang aman bagi kepentingan nasional.
Peneliti BRIN Indriana Kartini mengkaji “Territorial Dispute Management in the South China Sea: Moving Forward from the Code of Conduct Toward the ASEAN Way”. Tema tersebut relevan bagi stabilitas kawasan, kebebasan navigasi dan kepentingan ASEAN.
Dari Universitas Pertahanan RI, Fauzia Timur membahas “The Thinking Battlefield: Advancing Resilience in Hybrid Warfare”, yang melihat peperangan modern melalui manipulasi informasi, tekanan ekonomi, serangan siber dan pembentukan opini publik.
Sementara itu, Kombes Pol Tito Hutahuruk menyoroti “A Comprehensive Approach to Reducing Mis-, Dis-, and Malinformation on Social Media Platforms”, sebuah isu penting untuk menjaga kohesi sosial dan ketahanan nasional.
Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya peserta, melainkan juga penyumbang gagasan bagi keamanan kawasan. Laut, siber, informasi dan bencana tidak dapat ditangani satu lembaga atau satu negara saja.
Melalui jejaring seperti DKI APCSS, gagasan para pakar Indonesia dapat terus dikembangkan dan diterjemahkan menjadi kebijakan, kerja sama serta kesiapsiagaan nasional yang lebih kuat.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam jejaring keamanan Indo-Pasifik pada akhirnya bukan semata soal kehadiran, tetapi bagaimana pengetahuan, pengalaman dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia ikut memberi warna dalam membangun kawasan yang aman, stabil dan tangguh.
Keterangan foto: Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo didampingi Atase Pertahanan RI Marsma TNI Yose Ridha dan Koordinator Fungsi Politik KBRI Washington, D.C., Fahmi Alli Sarosa berkunjung ke Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS), Honolulu, Hawaii. Mereka diterima Direktur DKI APCSS, Mayjen (Purn) AD AS Suzanne P. Vares-Lum dan jajaran pada Juli 2026.
