Bang Azran Dorong Transportasi Publik Jakarta Lebih Inklusif, Penyandang Disabilitas Jangan Ditinggalkan
JAKARTA — Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran (Bang Azran) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus memperkuat layanan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, pembangunan kota modern tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh warga dapat mengakses fasilitas publik secara aman, nyaman, dan setara.
Bang Azran menilai, aksesibilitas transportasi merupakan bagian penting dari pemenuhan hak warga negara. Kemudahan menggunakan angkutan umum, tersedianya jalur pedestrian yang aman, serta fasilitas pendukung bagi pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra perlu menjadi perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan kota.
“Jakarta harus tumbuh menjadi kota yang bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga inklusif dalam pelayanan. Jangan sampai pembangunan transportasi semakin maju, tetapi masih ada warga yang kesulitan mengaksesnya karena keterbatasan fasilitas,” ujar Bang Azran yang juga Ketua DPP FORKABI.
Perhatian terhadap persoalan ini mengemuka setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan perkembangan layanan bagi penyandang disabilitas dalam pembukaan Special Kids Expo atau Neurodiversity Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, Pemprov DKI telah menyediakan 37 unit bus sekolah ramah disabilitas yang melayani 10 rute. Pemerintah daerah juga memiliki 88 Sekolah Luar Biasa (SLB), terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. Sementara itu, hingga September 2026, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tercatat telah disalurkan kepada 20.890 penerima.
Bang Azran mengapresiasi berbagai upaya tersebut. Namun, ia berpandangan bahwa capaian penyediaan fasilitas perlu diikuti evaluasi berkala mengenai jangkauan layanan, kemudahan akses, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang perlu kita pastikan bukan hanya berapa banyak fasilitas yang tersedia, tetapi juga apakah fasilitas itu mudah dijangkau dan berfungsi dengan baik. Jangan sampai warga harus menghadapi hambatan berlapis hanya untuk pergi ke sekolah, bekerja, berobat, atau menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.
Ia mendorong Pemprov DKI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aksesibilitas di halte, stasiun, trotoar, jembatan penyeberangan orang, serta simpul perpindahan antarmoda. Keberadaan lift, jalur pemandu atau guiding block, ramp, informasi perjalanan yang mudah dipahami, dan fasilitas pendukung lainnya perlu diperhatikan sebagai satu kesatuan sistem pelayanan.
Selain infrastruktur, kesiapan petugas di lapangan juga dinilai penting. Pelayanan yang inklusif membutuhkan petugas yang terlatih, informasi yang jelas, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses ketika fasilitas tidak berfungsi atau pengguna mengalami kesulitan.
Bang Azran juga menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman penyandang disabilitas dan keluarga mereka dalam merumuskan kebijakan. Pelibatan langsung kelompok pengguna diperlukan agar evaluasi pemerintah tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses evaluasi. Mereka yang menggunakan fasilitas setiap hari tentu memahami hambatan yang mungkin tidak terlihat dalam perencanaan. Kebijakan yang baik harus berangkat dari kebutuhan warga dan diukur dari manfaatnya,” tuturnya.
Menurut Bang Azran, transportasi publik yang inklusif akan memberikan manfaat lebih luas, mulai dari membuka akses pendidikan dan lapangan kerja hingga meningkatkan kemandirian serta partisipasi sosial penyandang disabilitas.
Ia berharap pembangunan Jakarta ke depan semakin menempatkan prinsip kesetaraan dan kemudahan akses sebagai standar utama pelayanan publik. Dengan demikian, kemajuan kota dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Jakarta yang maju adalah Jakarta yang memberikan ruang bagi semua warganya. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena fasilitas publik belum mampu mengakomodasi kebutuhannya,” tutup Bang Azran.(*)
