Pandawa Nusantara Minta KPK & BPK Turun Tangan Terkait Tim Bayangan Nadiem
JAKARTA – Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim kembali mendapatkan sorotan setelah memaparkan ‘shadow organization’ yang berjumlah 400 orang yang bergerak dibidang TI untuk mendesain produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek dalam agenda United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) beberapa hari lalu, 400 orang dari GovTech Edu itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek.
Ditanya mengenai hal tersebut, Ketua Bidang Pendidikan dan Penguatan Karakter Bangsa DPP Pandawa Nusantara, Pahman Habibi menilai bahwa kebijakan ini sangat menghamburkan anggaran, apalagi kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja.
Pahman Habibi menambahkan, seharusnya yang dilakukan oleh Nadiem adalah melatih ASN di lingkungan Kementerian nya agar memiliki kemampuan dibidang IT atau memanfaatkan SDM dari lintas Kementerian atau lembaga-lembaga negara lainnya bukan malah memanfaatkan Vendor, seakan-akan Kementerian yang dipimpinnya adalah perusahaan swasta.
Selanjutnya, melalui pernyataannya, DPP Pandawa Nusantara ikut meminta BPK melakukan audit terhadap anggaran Kementerian ini secara menyeluruh sebagai mana yang disuarakan oleh masyarakat, jika ada penyalahgunaan maka sudah selayaknya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) turun tangan melakukan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
Pandawa Nusantara juga meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan Nadiem, jika tidak berdampak pada kemajuan dan kualitas pendidikan yang meningkat secara Menyeluruh, maka Sudah waktunya Presiden mengganti Mendikbud Ristek kepada orang yang sesuai dengan bidangnya.
