Saat Akar Budaya Menjadi Instrumen Perubahan

Oleh: Achmad Azran (Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta/Ketua FORKABI)

Setiap generasi mewarisi dua beban sekaligus: menjaga apa yang telah dibangun, dan menjawab apa yang belum tuntas. Organisasi berbasis identitas budaya, di mana pun ia tumbuh, selalu berdiri di persimpangan dua beban itu. Ia lahir untuk merawat ingatan kolektif, tetapi hidupnya hanya berarti jika ia juga mampu mengatasi problematika hari ini.

FORKABI, sebagai rumah besar bagi masyarakat Betawi di Jakarta, berada tepat pada titik itu, bukan sedang memilih antara mempertahankan tradisi atau mengejar kemodernan, melainkan sedang mencari cara agar keduanya tumbuh dari akar yang sama.

Jakarta merupakan kota yang ditakdirkan untuk berubah cepat, dan justru karena itu, keberadaan warga aslinya kerap menjadi pertanyaan yang gampang dilupakan. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, migrasi, dan persaingan ekonomi yang tak pernah berhenti, masyarakat Betawi membutuhkan ruang untuk tetap dikenali, bukan sebagai catatan sejarah di museum kota, melainkan sebagai bagian hidup dari masa depan kota itu sendiri.

Pada titik inilah organisasi seperti FORKABI menemukan alasan keberadaannya: ia adalah rumah representasi, kanal aspirasi, dan benteng identitas bagi penduduk asal yang menolak menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Fungsi semacam ini tidak bisa digantikan oleh institusi lain mana pun, karena hanya organisasi yang lahir dari akar budaya yang sama yang mampu menerjemahkan kegelisahan warganya menjadi bahasa yang dipahami bersama.

Kendatipun demikian, mengemban fungsi itu di zaman ini jauh lebih berat dibanding satu generasi lalu. Organisasi berbasis identitas hari ini berhadapan dengan dunia yang bergerak melalui layar, bukan lagi semata melalui pertemuan tatap muka di balai warga. Mereka berhadapan dengan generasi muda yang tumbuh dengan akses informasi tanpa batas, yang menilai sebuah organisasi bukan dari seberapa panjang sejarahnya, melainkan dari seberapa nyata manfaat yang bisa dirasakan hari ini.

Terlebih, mereka juga berhadapan dengan ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, sebuah standar yang dulu mungkin dianggap urusan birokratis, tetapi kini menjadi tuntutan yang sah bagi organisasi masyarakat sipil mana pun, termasuk yang berbasis kebudayaan. Oleh karena itu, suatu organisasi yang gagal membaca pergeseran ini akan kehilangan generasi penerusnya, bukan karena generasi itu tidak peduli pada akar budayanya, melainkan karena mereka tidak menemukan ruang yang relevan untuk merayakannya.

Untuk menjawab tantangan itu, langkah pertama yang harus diambil adalah membebaskan budaya Betawi dari posisinya yang selama ini terlalu sering direduksi menjadi simbol; ondel-ondel di panggung festival, busana adat dalam foto seremoni, atau jargon yang diucapkan di pembukaan acara.

Budaya Betawi, pada akarnya, adalah sistem nilai sosial yang hidup dan bekerja. Keterbukaan adalah cara masyarakat Betawi menerima siapa pun yang datang ke tanahnya tanpa kehilangan jati diri. Begitupun dengan silaturahmi yang merupakan mekanisme sosial yang merawat jejaring solidaritas lintas generasi dan lintas golongan.

Selain itu, dengan menghadirkan kesadaran gotong royong juga akan membentuk etos kerja kolektif yang menyelesaikan persoalan bersama tanpa menunggu perintah dari atas. Dan yang tidak kalah penting, yakni kelenturan untuk beradaptasi adalah yang menjelaskan mengapa budaya Betawi mampu bertahan, justru di kota paling cepat berubah di Indonesia, karena ia tidak pernah berhenti menyerap, tanpa pernah kehilangan pusatnya.

Nilai-nilai itu bukan warisan yang cukup disimpan, melainkan modal yang harus terus bekerja. Hal inilah yang membedakan organisasi budaya yang hidup dari organisasi budaya yang sekadar bertahan. Gotong royong yang dulu cukup diwujudkan lewat kerja bakti, hari ini perlu diwujudkan lewat tata kelola organisasi yang efisien, di mana keputusan tidak terjebak birokrasi berlapis dan informasi mengalir cepat ke seluruh tingkatan anggota.

Keterbukaan yang dulu cukup ditunjukkan lewat pintu rumah yang tak pernah terkunci, hari ini perlu diwujudkan lewat transparansi pengelolaan administrasi dan aset organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara digital dan real-time.

Keberlanjutan budaya juga tidak pernah ditentukan oleh seberapa kuat generasi terdahulu menjaganya, melainkan oleh seberapa percaya diri generasi muda mewarisinya. Pemuda Betawi hari ini hidup dalam dua dunia sekaligus: dunia kampung dengan segala kehangatan kolektifnya, dan dunia digital dengan segala persaingan globalnya. Organisasi yang ingin tetap relevan harus hadir di kedua dunia itu tanpa canggung.

Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan yang membentuk kader bukan sekadar pengikut, pengembangan keterampilan kerja yang membuat anak muda Betawi mampu bersaing dalam market tenaga kerja yang makin ketat, serta pendampingan usaha dan koperasi yang mengubah semangat gotong royong menjadi kemandirian ekonomi yang nyata.

Oleh karenanya yang dibutuhkan bukan generasi muda yang sekadar bangga menjadi orang Betawi, melainkan generasi yang mampu membuktikan bahwa menjadi Betawi adalah instrumen untuk maju.

Selain itu pada segmen pelestarian budaya, pada gilirannya, harus dibaca ulang sebagai proyek yang hidup, bukan upacara tahunan yang berulang tanpa makna baru. Kegiatan seperti festival budaya, pendidikan sejarah, dan pemberdayaan sanggar seni hanya akan punya daya tahan, jika generasi muda terlibat sebagai pelaku, bukan sekadar penonton yang diundang sekali setahun.

Dengan demikian, identitas Betawi akan tetap hidup justru ketika ia ditemukan kembali oleh anak muda lewat cara yang mereka kenali, konten digital, ruang kreatif, kewirausahaan budaya, bukan hanya diwariskan melalui ingatan formal yang berjarak dengan keseharian mereka.

Selain itu, mengingat tantangan kota tidak pernah berhenti di satu sektor, organisasi budaya yang ingin tetap dipercaya harus berani melangkah lebih jauh dari urusannya sendiri. Ambil contoh, persoalan sampah dan lingkungan yang membebani Jakarta, derasnya arus disinformasi di ruang digital, hingga kebutuhan literasi yang makin mendesak.

Semuanya adalah ruang di mana semangat gotong royong Betawi bisa dibuktikan secara konkret. Pada akhirnya, budaya dan tata kelola bukanlah dua kutub yang saling menegasikan, melainkan akar dan batang dari pohon yang sama. Akar tanpa batang hanya akan menjadi ingatan yang terkubur; batang tanpa akar hanya akan menjadi struktur yang rapuh dan mudah tumbang oleh angin pertama yang datang.

FORKABI, dan setiap organisasi Betawi yang menyandang amanah serupa, memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keduanya bisa tumbuh bersama; bahwa organisasi yang profesional, transparan, dan adaptif justru adalah wujud paling matang dari nilai-nilai leluhur yang selama ini dijaga. Masa depan Betawi tidak akan ditentukan oleh seberapa megah panggung budaya yang didirikan, melainkan oleh seberapa nyata manfaat yang dirasakan anak-anak muda yang mewarisinya.

Dengan demikian, ketika nilai gotong royong berubah menjadi sistem kerja yang efisien, ketika keterbukaan berubah menjadi transparansi yang bisa dipercaya, dan ketika keberanian berubah menjadi keberanian mengambil langkah perubahan, di situlah budaya Betawi sungguh-sungguh hidup, bukan sebagai kenangan yang dirayakan, melainkan sebagai kekuatan yang terus bekerja, menyambut masa depan tanpa pernah kehilangan akarnya.(*)